Jakarta - Capres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kembali agar tidak memilih pemimpin yang menganut paham pasar bebas. Sebab hal itu bisa membawa kehancuran bagi negara ini.

"Contohnya, bagaimana Amerika Serikat (AS) telah salah memilih Bush yang berakibat AS masuk dalam sejarah terburuknya. Ekonominya hancur kalau hanya salah memilih orang yang tidak paham masalah bangsanya," kata JK.

Hal itu disampaikan dia di acara Peringatan Ulang Tahun ke-7 Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Twin Plaza Hotel, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (23/5/2009).

JK menambahkan, Bush menjadi presiden yang terburuk terburuk sepanjang pemerintahan AS.

Menurutnya, pilpres mendatang merupakan pertarungan ideologi, apakah kemandirian bangsa atau menjalankan ekonomi bebas.

"Pemimpin itu dipilih untuk memperbaiki atau menghancurkan bangsa. Dan saya dengan Wiranto bertujuan untuk kehormatan bangsa bukan untuk kehormatan pribadi," pungkas JK.
Sumber:detiknews.com

Indonesia kembali mendapat janji pinjaman sekitar US$ 1,5 miliar hingga US$ 2 miliar dari forum Asian Development Bank (ADB) yang digelar di Nusa Dua, Bali, belum lama ini. Pinjaman akan digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Tapi di sisi lain, beban utang rakyat terus bertambah.

Data Tim Indonesia Bangkit menunjukkan, utang negara naik 31 persen selama empat tahun. Bila akhir tahun 2004 nilainya Rp 1.275 triliun, pada Februari 2009 menjadi Rp 1.667 triliun. Itu berarti beban warga negara naik dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 7,7 juta per orang.

Dalam pertemuan G-20 di London, Inggris, April lalu, Indonesia juga dijanjikan pinjaman US$ 14,5 miliar. Anggaran negara pun semakin terbebani. Di tahun ini, pemerintah harus mencicil bunga dan utang pokok lebih dari Rp 100 triliun [baca: Jepang Memberi Bantuan, Utang Rakyat Bertambah].(IKA/Tim Liputan 6 SCTV)

Jakarta - Kondisi perekonomian Tanah Air yang menunjukkan perbaikan belum membuat Indonesia naik kelas. Berbagai kalangan masih memandang sebelah mata perkembangan perekonomian bangsa ini. Di antaranya terkait ketergantungan pada lembaga keuangan internasional (IMF).
Padahal, pemerintah dan bank sentral telah memilih untuk melunasi utang yang dimilikinya pada lembaga yang dinilai turut berperan menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang pada negara-negara maju.

Ini terungkap dalam analisis yang dilakukan oleh ekonom-ekonom Citibank yang mengkaji mengenai fasilitas FCL (Flexible Credit Line) yang dimiliki IMF. Fasilitas pembiayaan untuk negara berkembang ini dinilai sebagai salah satu terobosan penting yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional tersebut untuk menyikapi perkembangan perekonomian kontemporer.

Tiga analis Citibank N.A., yakni David Lubin, Alberto Ades, Johanna Chua memaparkan bahwa fasilitas IMF tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penting, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga monter untuk membantu negara yang membutuhkan yang terkena dampak dari resiko global. Negara-negara yang hingga kini sudah masuk dalam daftar FCL antara lain, Meksiko, Polandia dan Kolumbia.

“Mereka memiliki keinginan yang sama untuk mengurangi risiko terkait dengan kebutuhan pembiayaan eksternal mereka, seperti halnya insentif untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar mereka,” ujar David Lubin.

Selain itu, Citibank juga membuat daftar negara-negara yang idealnya memperoleh fasilitas FCL. Di Asia , Indonesia dan Korea merupakan negara yang memiliki stigma kuat untuk mengalami ketergantungan pada IMF.

Padahal , Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara. Hanya China dan India yang bisa mengungguli pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,5%. “Sementara di Amerika Latin , Chile merupakan salah satu kandidat yang mencuat. Selain itu, Uruguay juga merupakan negara Amerika Latin yang diperkirakan akan mengambil fasilitas tersebut,” sebutnya.

Di luar Amerika Latin, Afrika Selatan dan Republik Ceko merupakan salah satu kandidat yang paling mungkin bagi FCL. Pemerintah Republik Ceko juga menawarkan untuk meminjam US$ 1,3 miliar pada IMF, tapi tidak dalam waktu dekat.

Di lain pihak, ada peningkatan risiko global akan membuat ketertarikan terhadap fasilitas tersebut pada negara-negara yang lain. “Oleh karena itu, kami juga mengkhawatirkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh IMF,” pungkasnya.

Oleh karena itu, idealnya pemerintah tetap mengupayakan dan menjaga stabilitas perekonomian tanah air. Mengubah stigma yang sudah melekat membutuhkan perjuangan panjang dan berliku. Komitmen untuk melepas ketergantungan dari lembaga-lembaga keuangan internasional harus tetap menjadi prioritas pemerintah. Sumber: INILAH.COM

Menarik menyimak editorial inilah.com edisi 22 April 2009 dengan tema PKS di persimpangan antara partai politik dan partai dakwah. PKS memang telah memproklamirkan diri sebagai partai da'wah. Artinya bahwa PKS memandang bahwa antara dakwah dan politik bukan suatu yang bertentangan.

Dari awal jelas PKS tidak memposisikan antara dakwah dan politik suatu yang berbeda. Karena disatu sisi jelas bahwa PKS adalah partai politik sebagaimana partai-partai politik yang lainnya.

Ketika PKS memproklamirkan diri sebagai Partai Dakwah, jelas tersirat sebuah pesan sederhana bahwa PKS tidak memandang dikotomi yang selama ini melekat bahwa politik berada pada domain yang berbeda dengan dakwah. Politik adalah persoalan manusia dengan sesama manusia sedang dakwah adalah persoalan manusia dengan Tuhan. Dan bagusnya PKS tidak memiliki konsep sekulerisme seperti itu.

Jadi saya kira ketika wacana persimpangan antara politik dan dakwah itu muncul pada PKS, merupakan suatu yang patut dicermati. Bisa saja ini adalah upaya-upaya untuk membuat perpecahan PKS demi kepentingan pragmatis sekelompok orang.

Sebagai partai dawah tentunya tugas utama PKS adalah berdakwah kepada siapa saja dan dimana saja. Termasuk di parlemen dan pemerintahan. Untuk kepentingan dakwah yang lebih luaslah PKS berpolitik.

Artinya agar PKS bisa berdakwah di parlemen, di pemerintahan secara lebih luas, maka PKS memasuki ranah politik dan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Saya kira ini mainstream yang benar.

Dan kalau saat ini mainstream ini sudah bergeser, maka ini perlu upaya untuk pelurusan kembali agar PKS tidak terjebak politik sesaat yang justru tidak menguntungkan. sumber: inilah